Dinas Perikanan dan Peternakan

Konsumsi daging ternak ruminansia secara nasional periode 2009-2014 mengalami peningkatan 18,2% dari 4,4 gram/kapita/hari menjadi 5,2 gram/kapita/hari. Namum di sisi lain peningkatan konsumsi ini belum diimbangi oleh peningkatan produksi daging sapi yang memadai sehingga 34,76% kebutuhan daging nasional masih mengandalkan impor berupa sapi bakalan dan daging beku.

Untuk mengatasi masalah ini dan dalam rangka percepatan swasembada daging maka Kementerian Pertanian meluncurkan program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting) untuk diterapkan mulai Tahun 2017. Sosialisasi mengenai program ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian RI; Andi Amran Sulaiman dalam acara Gerakan Inseminasi Buatan (IB) Serempak Se-Indonesia di Kawasan Usaha Ternak (KUNAK) Sapi Perah, Cibungbulang, Bogor pertengahan November yang lalu.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian RI; Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Gerakan IB serempak dengan target 11.000 ekor sapi di Kabupaten Bogor merupakan bagian dari UPSUS SIWAB. Ini dilakukan sebagai salah satu cara agar Indonesia mampu swasembada daging sapi. Amran menyampaikan "Potensi sapi indukan di dalam negeri dapat terus menghasilkan pedet dalam rangka menambah populasi ternak nasional". Dengan program ini diharapkan target kebuntingan 3 juta ekor secara nasional di tahun 2017 dapat dicapai.

DSC_0755_1

Foto 1. Menteri Pertanian Melakukan IB pada Sapi Perah di KUNAK Cibungbulang

LANGKAH OPERASIONAL

Program UPSUS SIWAB ini bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak ruminansia besar dalam negeri  untuk memenuhi kebutuhan produk ternak dalam negeri dengan sasaran (1) terjadinya kebuntingan dari IB minimal 70% (2)menurunnya penyakit gangguan reproduksi hingga 60% (3)menurunnya pemotongan sapi betina produktif sebesar 20%. Adapun langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Optimalisasi Keberhasilan IB melalui ketersediaan dan kecukupan tenaga inseminator dan PKB yang bersertifikat kompetensi. Jumlah dan kompetensi tenaga inseminator dan PKB dilakukan melalui rekruitmen dan pelatihan sehingga pelayanan IB bisa optimal dan menjangkau lokasi akseptor yang jauh sekalipun.
  2. Pengadaan Semen Beku Sesuai SNI. Pengadaan semen beku disesuaikan dengan S/C (service per conception) serta bangsa sapi sesuai kebutuhan dan potensi lokal setempat. 
  1. Distribusi Semen Beku dan N2 Cairyang tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas. Ini sangat berkaitan dengan edukasi kepada peternak agar pelaporan waktu ternak berahi yang tepat sehingga pelaksanaan IB dilakukan di waktu yang tepat pula. Untuk keperluan ini, kondisi kontainer harus dipastikan dalam kondisi baik agar semen beku dan N2 cair terdistribusi dengan baik.

 Picture4

Foto 2. Sapi Ongole; salah satu breed yang diminati peternak untuk IB 

  1. Penanganan Gangguan Reproduksimelalui kerjasama dan pelaporan yang baik antara peternak, inseminator dan ATR (Ahli Teknis Reproduksi). Ketersediaan dan pemakaian obat-obatan yang tepat sangat diperlukan dalam pengendalian gangguan reproduksi ini. 
  1. Penguatan Pakanmelalui penanaman hijauan pakan berkualitas dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi agar dapat memenuhi kebutuhan ternak. Dalam kasus keterbatasan kepemilikan lahan oleh peternak, ketersediaan pakan dapat diupayakan dengan pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif dan integrasi ternak dengan tanaman pangan/perkebunan. 
  1. Penyelamatan Betina Produktif. Sekitar 28 persen sapi yang dipotong setiap hari merupakan betina produktif. Paling tidak  ada empat faktor yang mendorong pemotongan  betina produktif antara lain : (1) peternak  butuh dana untuk kebutuhan hidupnya sehingga harus menjual asetnya dalam  bentuk  sapi betina, (2) harga sapi  betina lebih murah dibandingkan  sapi jantan, sedangkan harga jual  dagingnya sama,  (3) adanya pemotongan di luar RPH pemerintah, dan (4) RPH hanya berorientasi profitsehingga kurang peduli terhadap larangan pemotongan betina produktif. Penyelamatan betina produktif dapat dilakukan dengan penegakan aturan agar pemotongan betina produktif dapat diminimalisir di RPH (Rumah Potong Hewan) maupun TPH (Tempat Pemotongan Hewan). Salah satu kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah kebijakan tunda potong.  Hal ini dilakukan dengan cara membeli sapi betina produktif  dan dikembangkan kembali  pada peternak yang layak sebagai peserta  program.

rumput

Foto 3. Pakan diangkut dari lokasi yang jauh dari kandang 

  1. Supervisi dan Pendampingan UPSUS SIWAB

       Tingkat Kecamatan

  1. Supervisi dan pendampingan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan di tingkat kecamatan (Puskeswan), Fungsional Medik, Paramedik, Wasbitnak, Wastukan, Penyuluh Peternakan, Petugas RPH, Dokter Hewan Praktisi, Inseminator, Petugas teknis Kecamatan baik PNS dan Tenaga Harian Lepas, dan Petugas Instansi terkait lainnya (Mantri Hewan, Bintara Pembina Desa).
  2. Petugas Puskeswan dalam merencanakan kegiatan berkoordinasi dengan petugas di lapangan
  3. Koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan

 

       Tingkat Kabupaten/Kota

  1. Koordinasi supervisi dan pendampingan UPSUS SIWAB oleh :
    • Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota, TNI dan Polri yangada di wilayah Kabupaten/Kota setempat;
    • UPTD yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    • Koordinator Pejabat Fungsional dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Medik,Paramedik, Wasbitnak dan Wastukan);
    • Ketua Asosiasi yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Inseminator.
  2. Sinkronisasi kegiatan supervisi dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi supervisi dan pendampingan petugas dan Staf TNI dan Polri yang ada di tingkat Kabupaten/Kota.
  3. Melakukan rekapitulasi laporan masing–masing Puskeswan terhadap pencapaian kegiatan SIWAB.

 pos IB

 Foto 4. Pos IB sebagai akses untuk pelayanan reproduksi ternak



2017 © Dinas Perikanan dan Peternakan